PMI Tegaskan Transparansi Bulan Dana

Jakarta— Profesionalitas, sinergi, dan keberlanjutan merupakan tiga visi utama Palang Merah Indonesia (PMI) yang tercantum dalam Rencana Strategi (Renstra) PMI tahun 2025 hingga 2030. 



Melalui visi tersebut, penggalangan dana masyarakat lewat Bulan Dana PMI menjadi salah satu langkah strategis  memastikan keberlanjutan berbagai program kemanusiaan PMI.



Pernyataan itu disampaikan Ramdansyah, Sekretaris PMI Kota Jakarta Utara, dalam pertemuan dengan Arifin Muhadi, Kepala Markas PMI Pusat, pada Rabu (9/10/2025).



“Penggalangan dana PMI yang dilakukan dari 1 September hingga 30 November 2025 merupakan pelaksanaan dari visi berkelanjutan PMI,” tegas Ramdansyah saat ditemui di Kantor PMI Pusat, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.



Ia menambahkan visi profesionalitas dalam Bulan Dana PMI diterapkan dengan berpegang pada seluruh payung hukum yang berlaku, seperti UU Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.



“Semua perangkat dari UU, Peraturan Pemerintah, Instruksi Sekda, dan Keputusan Pemerintah Kota/Kabupaten menjadi landasan untuk penggalangan partisipasi masyarakat. Tanpa itu kami tidak akan turun, karena profesionalitas tidak hanya dalam menjalankan misi kemanusiaan, tetapi juga dalam menjalankan tugas-tugas yang sejalan dengan perintah undang-undang,” ujar mantan Ketua Panwaslu Provinsi DKI Jakarta itu.



Menanggapi isu transparansi terkait kegiatan Bulan Dana PMI, Ramdansyah menjelaskan bahwa laporan pendapatan dan pengeluaran sudah dibuka secara publik. 



Hasil pendapatan dan pengeluaran Bulan Dana sudah dicantumkan di laman resmi PMI Kota Jakarta Utara maupun laman-laman PMI wilayah lainnya. Bahkan, hasil audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Jakarta Utara di tahun 2025 adalah Wajar Tanpa Pengecualian.



Ia menyebutkan dalam berbagai sosialisasi seperti yang dilakukan di sejumlah kelurahan seperti Semper Barat, Cilincing, dan Rorotan pekan lalu, masyarakat dipersilakan untuk melihat langsung laporan keuangan PMI.



“Kami mempersilahkan anggota masyarakat yang ingin mengecek detail pengeluaran PMI di wilayahnya untuk datang berkunjung melihat laporan audit, di samping melihat aktivitas rutin PMI,” kata dia.



Menurut Ramdansyah, selama ini aktivitas PMI sering dikenal hanya sebatas lembaga donor darah, padahal kegiatan PMI jauh lebih luas seperti seperti Edu Wisata untuk sekolah dan masyarakat umum, pelatihan remaja palang merah, dan layanan klinik.





Dalam paparannya di hadapan pengurus PMI Pusat dan perwakilan PMI wilayah di DKI Jakarta, Ramdansyah juga menjelaskan pentingnya visi sinergitas PMI.



Sinergitas yang dilakukan adalah berjalan bersama dengan pemerintah daerah,  unsur masyarakat dan dunia pendidikan.



“Dengan masyarakat, kami sudah melibatkan unsur etnis seperti Ikatan Keluarga Minang, Karang Taruna, dan beberapa perguruan tinggi yang ada di sekitar PMI. Tentunya ini implementasi dari visi sinergi PMI. Sinergi dengan pihak ketiga tersebut diharapkan adanya bantuan dari masyarakat oleh masyarakat untuk PMI,” tambah Ramdansyah.





Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Bulan Dana PMI 2025. Ia menilai kegiatan tersebut menjadi sarana penting untuk memperkuat kepedulian sosial dan kerja kemanusiaan di Jakarta.



“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung penuh pelaksanaan Bulan Dana PMI. Saya mendorong agar PMI DKI terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan selalu hadir dalam setiap permasalahan masyarakat,” ujar Pramono.



Pramono juga memberikan saran agar PMI DKI terus memperluas sinergi dan inovasi dalam menjalankan program kemanusiaan.



“Saya berharap PMI DKI dapat memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Kegiatan Bulan Dana harus menjadi momentum membangun semangat gotong royong dan kepedulian bersama,” tambahnya.(kiki)