Perkuat Organisasi, PMI DKI Jakarta Mantapkan Struktur Demi Tingkatkan Pelayanan Kemanusiaan

JAKARTA - Pertemuan perdana Pengurus Provinsi PMI DKI Jakarta menjadi langkah awal untuk memperkuat konsolidasi di internal dengan memantapkan program kerja, serta mempersiapkan agenda penting seperti pelantikan pengurus, pembukaan Bulan Dana PMI serta rangkaian HUT PMI ke-80.



Pertemuan jajaran kepengurusan baru ini dilaksanakan di ruang rapat Markas PMI Provinsi DKI Jakarta, Jalan Kramat Raya No.47 Jakarta Pusat, Kamis (4/9).



Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta, H.Beky Mardani mengungkapkan dengan semangat kebersamaan, PMI DKI Jakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kemanusiaan dan menebar manfaat bagi masyarakat Jakarta. 



Sejalan dengan itu, beberapa Ketua PMI tingkat kota yang mendapat kepercayaan menjadi Pengurus Provinsi, resmi mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya, sesuai amanat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PMI.



“Amanah ini bukan hanya kepercayaan, tapi juga tanggung jawab besar. Saya mundur dari jabatan kota demi patuh pada aturan organisasi dan fokus melayani di tingkat provinsi,” ungkap Beky



Hal serupa disampaikan oleh H. Abdul Haris, yang kini menjabat sebagai Bendahara PMI Provinsi DKI Jakarta.



 “Saya percaya regenerasi itu penting. Maka saya serahkan tongkat estafet kepemimpinan di Jakarta Selatan kepada Plt Ketua yang akan melanjutkan hingga Musyawarah Luar Biasa nanti,” tuturnya.



Sementara itu, Fahrullah, yang kini menjabat Sekretaris PMI Provinsi setelah sebelumnya memimpin di Kabupaten Kepulauan Seribu, menyatakan bahwa transisi ini adalah bagian dari dinamika sehat dalam organisasi.



“Kami ingin memberi ruang bagi kepemimpinan baru di tingkat kota/kabupaten. PMI harus terus berjalan, siapa pun pemimpinnya, karena misi kemanusiaan tidak boleh berhenti,” katanya.



Perubahan struktur kepengurusan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat PMI Nomor 030 Tahun 2025, tertanggal 29 Agustus 2025. Dengan keputusan ini, tiga wilayah—PMI Kota Jakarta Barat, PMI Kota Jakarta Selatan, dan PMI Kabupaten Kepulauan Seribu—kini dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Ketua yang bertugas mengawal transisi dan menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa (Muslub) dalam waktu maksimal tiga bulan.



PMI Provinsi DKI Jakarta juga mengagendakan kegiatan Musyawarah Kerja tingkat provinsi serta Musyawarah tingkat kota dan kabupaten, sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi dari bawah hingga atas.



“Kami tidak ingin organisasi berjalan di tempat. Regenerasi adalah kekuatan kita, dan penguatan struktur akan membuat PMI Provinsi DKI Jakarta semakin solid dan responsif,” imbuhnya.



Menurutnya, langkah ini memastikan roda organisasi tetap berjalan dengan optimal dan taat aturan. Lebih dari itu, ini adalah bagian dari upaya melahirkan pemimpin-pemimpin baru yang siap mengabdikan diri demi kemanusiaan.



“Dengan semangat gotong royong dan pengabdian yang tak kenal lelah, PMI Provinsi DKI Jakarta melangkah tegap, menyambut masa depan yang lebih tangguh. Karena bagi PMI, melayani adalah kehormatan, dan perubahan adalah tanda hidupnya sebuah organisasi,” jelas Beky.(Red)