Berita Wakil Wali Kota Buka Mukerkot PMI Jakarta Utara, Apresiasi Layanan Kemanusiaan dan Dorong Inovasi Program
04/01/2026
JAKARTA - Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Fredy Setiawan secara resmi membuka kegiatan Musyawarah Kerja Kota (Mukerko) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Jakarta Utara, yang diselenggarakan di Markas PMI Kota Jakarta Utara, Jalan Plumpang Semper No.54 Jakarta Utara. Sabtu (4/1).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang aula lantai tiga dan diikuti oleh 74 peserta yang terdiri dari unsur pengurus, staf, relawan, dan PMI Kecamatan.
Dalam sambutannya, Fredy mendorong PMI Kota Jakarta Utara untuk terus melakukan terobosan agar semakin dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Ke depan, saya ingin PMI melakukan terobosan, sehingga kalau bicara soal kemanusiaan, masyarakat langsung menghubungi PMI,” ujar Fredy.
Menurutnya, Jakarta Utara memiliki tantangan yang kompleks, mulai dari persoalan kesehatan hingga banjir rob, sehingga program PMI perlu dirancang secara terarah dan menyasar kelompok rentan.
"Semoga Musyawarah Kerja Kota PMI Kota Jakarta Utara ini diharapkan dapat menghasilkan program strategis dan berdampak nyata bagi masyarakat Jakarta Utara di tahun 2026," imbuhnya.
Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta, Beky Mardani menegaskan pentingnya akuntabilitas sebagai fondasi kepercayaan publik.
“Untuk bisa dikenal dan dicintai masyarakat, PMI harus makin akuntabel," tegasnya.
Ia menambahkan, donasi yang diberikan masyarakat harus benar-benar dipertanggungjawabkan melalui kegiatan yang nyata dan bermanfaat.
"Paparan PMI Kota Jakarta Utara dalam Mukerkot ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, sekaligus mengapresiasi layanan ambulans gratis yang dinilai relevan dengan kondisi Jakarta Utara dan didukung posko layanan telepon 24 jam," tambahnya.
Sementara itu, Ketua PMI Kota Jakarta Utara Rijal mengatakan bahwa Musyawarah Kerja Kota merupakan kegiatan yang membahas evaluasi program tahun 2025 serta penyusunan rencana kerja dan anggaran PMI Kota Jakarta Utara untuk tahun 2026.
Mukerkot yang semula dijadwalkan Desember 2025 harus diundur karena PMI Kota Jakarta Utara sedang fokus pada penanganan banjir bandang dan longsor di Sumatera.
Sebagai informasi, PMI Jakarta Utara telah memberangkatkan tim dan bantuan logistik sejak 2 Januari 2026 dan akan kembali mengirimkan bantuan ke wilayah-wilayah terdampak.
“Jadi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita rencanakan, semuanya kami laporkan agar relawan tahu bahwa PMI Kota Jakarta Utara bukan milik perorangan, melainkan milik masyarakat Jakarta Utara,” kata Rijal.
Forum ini diharapkan menjadi ruang transparansi bagi PMI kepada relawan dan masyarakat.
Mukerkot PMI Kota Jakarta Utara turut dihadiri Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan, jajaran pengurus PMI, tokoh agama, unsur TNI–Polri, serta relawan KSR, TSR, dan SIBAT.(RR)
Kegiatan tersebut dilaksanakan di ruang aula lantai tiga dan diikuti oleh 74 peserta yang terdiri dari unsur pengurus, staf, relawan, dan PMI Kecamatan.
Dalam sambutannya, Fredy mendorong PMI Kota Jakarta Utara untuk terus melakukan terobosan agar semakin dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Ke depan, saya ingin PMI melakukan terobosan, sehingga kalau bicara soal kemanusiaan, masyarakat langsung menghubungi PMI,” ujar Fredy.
Menurutnya, Jakarta Utara memiliki tantangan yang kompleks, mulai dari persoalan kesehatan hingga banjir rob, sehingga program PMI perlu dirancang secara terarah dan menyasar kelompok rentan.
"Semoga Musyawarah Kerja Kota PMI Kota Jakarta Utara ini diharapkan dapat menghasilkan program strategis dan berdampak nyata bagi masyarakat Jakarta Utara di tahun 2026," imbuhnya.
Ketua PMI Provinsi DKI Jakarta, Beky Mardani menegaskan pentingnya akuntabilitas sebagai fondasi kepercayaan publik.
“Untuk bisa dikenal dan dicintai masyarakat, PMI harus makin akuntabel," tegasnya.
Ia menambahkan, donasi yang diberikan masyarakat harus benar-benar dipertanggungjawabkan melalui kegiatan yang nyata dan bermanfaat.
"Paparan PMI Kota Jakarta Utara dalam Mukerkot ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, sekaligus mengapresiasi layanan ambulans gratis yang dinilai relevan dengan kondisi Jakarta Utara dan didukung posko layanan telepon 24 jam," tambahnya.
Sementara itu, Ketua PMI Kota Jakarta Utara Rijal mengatakan bahwa Musyawarah Kerja Kota merupakan kegiatan yang membahas evaluasi program tahun 2025 serta penyusunan rencana kerja dan anggaran PMI Kota Jakarta Utara untuk tahun 2026.
Mukerkot yang semula dijadwalkan Desember 2025 harus diundur karena PMI Kota Jakarta Utara sedang fokus pada penanganan banjir bandang dan longsor di Sumatera.
Sebagai informasi, PMI Jakarta Utara telah memberangkatkan tim dan bantuan logistik sejak 2 Januari 2026 dan akan kembali mengirimkan bantuan ke wilayah-wilayah terdampak.
“Jadi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, dan apa yang akan kita rencanakan, semuanya kami laporkan agar relawan tahu bahwa PMI Kota Jakarta Utara bukan milik perorangan, melainkan milik masyarakat Jakarta Utara,” kata Rijal.
Forum ini diharapkan menjadi ruang transparansi bagi PMI kepada relawan dan masyarakat.
Mukerkot PMI Kota Jakarta Utara turut dihadiri Wakil Wali Kota Jakarta Utara Fredy Setiawan, jajaran pengurus PMI, tokoh agama, unsur TNI–Polri, serta relawan KSR, TSR, dan SIBAT.(RR)