Berita PMI DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten Perkuat Sinergi Lintas Wilayah Melalui Tindak Lanjut MoU 3 Provinsi
07/11/2025
Sentul, 5 November 2025 - Tiga Palang Merah Indonesia (PMI) provinsi, yaitu PMI Provinsi DKI Jakarta, PMI Provinsi Jawa Barat, dan PMI Provinsi Banten, melaksanakan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama 3 Wilayah di Hotel Lorin, Sentul, Kabupaten Bogor.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas kesepakatan bersama yang telah terjalin sejak tahun 2007, dan kini diperkuat melalui pembaruan MoU periode 2026–2030. Fokus utama kerja sama ini mencakup penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan dan sosial, pengembangan sumber daya manusia kemanusiaan, serta penguatan koordinasi di wilayah perbatasan antarprovinsi.
Sinergi Regional untuk Kesiapsiagaan dan Layanan Kemanusiaan
Sekretaris, PMI Provinsi Banten, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum memperbarui komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah.
“PMI di tiga provinsi ini memiliki tantangan yang sama, terutama di wilayah perbatasan. Melalui kerja sama yang lebih kuat, kita dapat merespons bencana dan keadaan darurat kesehatan secara lebih cepat dan terkoordinasi,” ujarnya.
Sementara itu, PMI Provinsi DKI Jakarta menegaskan pentingnya kolaborasi di bidang pelayanan kesehatan, ambulans, dan sistem rujukan lintas provinsi, mengingat mobilitas masyarakat yang tinggi di kawasan Jabodetabek.
Dari sisi PMI Provinsi Jawa Barat, kerja sama ini juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas relawan dan sistem pelatihan regional, agar setiap wilayah dapat saling mendukung saat menghadapi keadaan darurat kemanusiaan.
Inovasi Digital untuk Respons Cepat PMI
Sebagai bagian dari penguatan sistem koordinasi, PMI DKI Jakarta mengusulkan perlunya pengembangan Sistem Manajemen Tanggap Darurat Bencana berbasis digital, dimana dengan adanya sistem tersebut dapat mempercepat koordinasi antarwilayah, memastikan akurasi informasi lapangan, serta memudahkan mobilisasi sumber daya PMI di tiga provinsi secara real time.
Melalui sistem digital ini, data kejadian bencana, peta risiko, status relawan, hingga ketersediaan logistik dapat terpantau secara terintegrasi antara PMI Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sistem ini juga akan terhubung dengan Information
Management System (IMS) PMI Pusat, sehingga seluruh proses penanganan darurat — mulai dari laporan awal (early warning), aktivasi tim tanggap darurat, hingga pelaporan pascabencana — dapat dilakukan secara cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.
PMI DKI Jakarta menilai bahwa penerapan sistem manajemen digital ini bukan hanya meningkatkan efisiensi tanggap bencana, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan koordinasi lintas wilayah, khususnya di kawasan perbatasan seperti Jakarta–Bekasi dan Jakarta–Tangerang yang memiliki intensitas kejadian darurat tinggi.
Selain itu, sistem ini dapat menjadi platform kolaboratif bagi seluruh relawan dan Bidang kerja PMI untuk berbagi informasi, melakukan pelatihan daring, dan memantau kesiapsiagaan masing-masing wilayah. Dengan demikian, PMI di tiga provinsi dapat bekerja secara terhubung, cepat, dan responsif terhadap setiap situasi kemanusiaan.
Empat Fokus Kerja Sama 3 Wilayah
Dalam rapat koordinasi ini, ketiga PMI Provinsi menyepakati empat bidang prioritas kerjasama:
1. Penanggulangan Bencana dan Kesiapsiagaan Regional, dengan penyamaan SOP tanggap darurat.
2. Pelayanan Kesehatan dan Sosial, meliputi ambulans lintas wilayah, layanan medis darurat, dan program bantuan sosial.
3. Pengembangan SDM dan Relawan PMI, melalui pelatihan gabungan serta penguatan jejaring relawan antarprovinsi.
4. Penguatan Sistem Informasi dan Koordinasi Lintas Wilayah, termasuk digitalisasi data kebencanaan.
Wilayah Perbatasan Jadi Fokus Utama
Kawasan perbatasan seperti Jakarta–Bekasi–Depok, Jakarta–Tangerang–Tangerang Selatan, dan Lebak–Sukabumi akan menjadi zona prioritas kesiapsiagaan bersama.
Melalui MoU ini, PMI di tiga provinsi dapat saling membantu dalam mobilisasi relawan, logistik, dan ambulans tanpa kendala administratif, serta mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak.
Dukungan dan Tindak Lanjut
Hasil dari rapat koordinasi ini akan dituangkan dalam Perjanjian kerjasama (Mou) dan akan dilaksanakan di DKI Jakarta, pada Januari mendatang.
Tentang MoU 3 Wilayah PMI
Kerja sama lintas provinsi ini pertama kali ditandatangani pada tahun 2007 sebagai inisiatif kemitraan regional dalam kesiapsiagaan bencana antara PMI Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Kini, melalui pembaruan MoU untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sinergi tersebut diperluas hingga mencakup pelayanan kesehatan, sosial, relawan, serta sistem informasi kemanusiaan yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman.(mm)
Kontak Media:
[email protected] www.pmidkijakarta.or.id
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas kesepakatan bersama yang telah terjalin sejak tahun 2007, dan kini diperkuat melalui pembaruan MoU periode 2026–2030. Fokus utama kerja sama ini mencakup penanggulangan bencana, pelayanan kesehatan dan sosial, pengembangan sumber daya manusia kemanusiaan, serta penguatan koordinasi di wilayah perbatasan antarprovinsi.
Sinergi Regional untuk Kesiapsiagaan dan Layanan Kemanusiaan
Sekretaris, PMI Provinsi Banten, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum memperbarui komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi lintas wilayah.
“PMI di tiga provinsi ini memiliki tantangan yang sama, terutama di wilayah perbatasan. Melalui kerja sama yang lebih kuat, kita dapat merespons bencana dan keadaan darurat kesehatan secara lebih cepat dan terkoordinasi,” ujarnya.
Sementara itu, PMI Provinsi DKI Jakarta menegaskan pentingnya kolaborasi di bidang pelayanan kesehatan, ambulans, dan sistem rujukan lintas provinsi, mengingat mobilitas masyarakat yang tinggi di kawasan Jabodetabek.
Dari sisi PMI Provinsi Jawa Barat, kerja sama ini juga diarahkan untuk memperkuat kapasitas relawan dan sistem pelatihan regional, agar setiap wilayah dapat saling mendukung saat menghadapi keadaan darurat kemanusiaan.
Inovasi Digital untuk Respons Cepat PMI
Sebagai bagian dari penguatan sistem koordinasi, PMI DKI Jakarta mengusulkan perlunya pengembangan Sistem Manajemen Tanggap Darurat Bencana berbasis digital, dimana dengan adanya sistem tersebut dapat mempercepat koordinasi antarwilayah, memastikan akurasi informasi lapangan, serta memudahkan mobilisasi sumber daya PMI di tiga provinsi secara real time.
Melalui sistem digital ini, data kejadian bencana, peta risiko, status relawan, hingga ketersediaan logistik dapat terpantau secara terintegrasi antara PMI Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Sistem ini juga akan terhubung dengan Information
Management System (IMS) PMI Pusat, sehingga seluruh proses penanganan darurat — mulai dari laporan awal (early warning), aktivasi tim tanggap darurat, hingga pelaporan pascabencana — dapat dilakukan secara cepat, transparan, dan terdokumentasi dengan baik.
PMI DKI Jakarta menilai bahwa penerapan sistem manajemen digital ini bukan hanya meningkatkan efisiensi tanggap bencana, tetapi juga memperkuat akuntabilitas dan koordinasi lintas wilayah, khususnya di kawasan perbatasan seperti Jakarta–Bekasi dan Jakarta–Tangerang yang memiliki intensitas kejadian darurat tinggi.
Selain itu, sistem ini dapat menjadi platform kolaboratif bagi seluruh relawan dan Bidang kerja PMI untuk berbagi informasi, melakukan pelatihan daring, dan memantau kesiapsiagaan masing-masing wilayah. Dengan demikian, PMI di tiga provinsi dapat bekerja secara terhubung, cepat, dan responsif terhadap setiap situasi kemanusiaan.
Empat Fokus Kerja Sama 3 Wilayah
Dalam rapat koordinasi ini, ketiga PMI Provinsi menyepakati empat bidang prioritas kerjasama:
1. Penanggulangan Bencana dan Kesiapsiagaan Regional, dengan penyamaan SOP tanggap darurat.
2. Pelayanan Kesehatan dan Sosial, meliputi ambulans lintas wilayah, layanan medis darurat, dan program bantuan sosial.
3. Pengembangan SDM dan Relawan PMI, melalui pelatihan gabungan serta penguatan jejaring relawan antarprovinsi.
4. Penguatan Sistem Informasi dan Koordinasi Lintas Wilayah, termasuk digitalisasi data kebencanaan.
Wilayah Perbatasan Jadi Fokus Utama
Kawasan perbatasan seperti Jakarta–Bekasi–Depok, Jakarta–Tangerang–Tangerang Selatan, dan Lebak–Sukabumi akan menjadi zona prioritas kesiapsiagaan bersama.
Melalui MoU ini, PMI di tiga provinsi dapat saling membantu dalam mobilisasi relawan, logistik, dan ambulans tanpa kendala administratif, serta mempercepat distribusi bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak.
Dukungan dan Tindak Lanjut
Hasil dari rapat koordinasi ini akan dituangkan dalam Perjanjian kerjasama (Mou) dan akan dilaksanakan di DKI Jakarta, pada Januari mendatang.
Tentang MoU 3 Wilayah PMI
Kerja sama lintas provinsi ini pertama kali ditandatangani pada tahun 2007 sebagai inisiatif kemitraan regional dalam kesiapsiagaan bencana antara PMI Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Kini, melalui pembaruan MoU untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sinergi tersebut diperluas hingga mencakup pelayanan kesehatan, sosial, relawan, serta sistem informasi kemanusiaan yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan zaman.(mm)
Kontak Media:
[email protected] www.pmidkijakarta.or.id