Sejarah

SEJARAH SINGKAT PMI PROVINSI DKI JAKARTA

Palang Merah Indonesia Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari Perhimpunan Nasional yang berada di Jalan Kramat Raya No, 47 Jakarta Pusat, berstatus sebagai cabang sampai dengan 11 September 1970, kemudian sejak tanggal tersebut berubah menjadi PMI Daerah berdasarkan Surat Pengurus Besar PMI No. 50/S.KP/PB.

Sampai saat ini PMI Provinsi DKI Jakarta memiliki 5 (lima) PMI kota, 1 (satu) PMI kabupaten, dan 48 PMI kecamatan. Sebagai salah satu perhimpunan/organisasi kemanusiaan yang berada di pusat pemerintah dan ibukota negara, PMI selalu berusaha memberikan layanan terdepannya kepada masyarakat.

PMI Provinsi DKI Jakarta sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan tugasnya selalu mendukung dan membantu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PMI Provinsi DKI Jakarta dalam mewujudkan aksi nyatanya telah menetapkan untuk menjadi organisasi yang S.I.A.P (Sigap-Inovatif-Akuntable-Profesional) dan Dicintai Masyarakat.

KILAS SEJARAH MARKAS PROVINSI DAN MARKAS KOTA

Tanggal 17 September 1945, Palang Merah Indonesia resmi dibentuk. Sampai dengan 11 September 1970 PMI Jakarta berkantor di jalan Kramat Raya 47, berstatus sebagai Cabang. Ketika mulai ada pembagian wilayah kota menjadi Jakarta Pusat, Utara, Timur, Barat dan Selatan, kemudian PMI Cabang Jakarta mendirikan anak Cabang PMI wilayah Kota.

Karena Ibukota menjadi Daerah Tingkat l, maka pengurus PMI Cabang Jakarta menghubungi Pengurus Besar PMI untuk meningkatkan status PMI Cabang menjadi PMI Daerah. Berdasarkan surat pengurus PMI DKI Jakarta No. 0322/ASt/70 tanggal 9 September 1970, maka Pengurus Besar PMI mengeluarkan Surat Keputusan 50/S. KP/PB tanggal 11 September 1970, ditandatangani.

Dalam Surat Pengurus Besar PMI No. 3254/Psh. tertanggal 12 September 1970 disebutkan, bahwa atas dasar SK Pengurus Besar di atas, maka PMI DKI Jakarta dapat mengambil langkah-langkah yang berhubungan dengan calon-calon Cabang yang ada dalam wilayah DKI Jakarta.

Kemudian pada tanggal 10 Nopember 1970, Pengurus Daerah mengadakan Musyawarah dengan Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Wakil Gubernur Dr. Soewondo, bertempat di Balaikota, Jalan Merdeka Selatan. Sebagai tindak lanjut Musyawarah itu, Pengurus Daerah mengeluarkan Surat Keputusan No. 0537/SK/GSt/70 tanggal 29 Desember 1970, yang menetapkan:

Membubarkan calon-calon Cabang di DKI Jakarta dan mengesahkan berdirinya PMI Cabang di lima wilayah DKI Jakarta di tingkat Walikota.

Menunjuk dan mengesahkan bekas Pengurus calon-calon Cabang sebagai Pengurus Cabang.

Sejak itu, maka di Ibukota ada PMI Daerah DKI Jakarta dengan Pengurus Daerahnya dan lima Cabang PMI dengan lima Pengurus Tingkat Cabang, khusus Cabang-Cabang yang ada di Jakarta, menurut sejarah terbentuknya (berdasarkan SK Pengurus Besar PMI No. 3254/Psh. dan SK Pengurus Daerah No. 0537/SK/GST/70).

PELAYANAN PMI PROVINSI DKI JAKARTA

  1. Pelayanan kesehatan untuk transfui darah melalui unit Donor Darah (UDD) PMI Provinsi DKI Jakarta.
  2. Pelayanan sosial dan kesehatan berupa pelayanan ambulans, program’ berbasis masyarakat dan pemeriksaan kesehatan:
  3. Pelayanan Tanggap Darurat (evakuasi* pembuatan shelter/penampungan darurat, Air & Sanitasi, dapur umum, dukungan psikososial, bagi korban bencana).
  4. Pembinaan generasi muda melalui wadah
  5. Palang Merah remaja (PMR) bagi murid sekolah tingkat SD (PMR Mula), SLTP (PMR Madya), dan SLTA (PMR Wira).
  6. Pembinaan kader relawan melalui wadah Korps Sukarela (KSR), Tenaga Sukarela (TSR), Guru Pembina, dan Siaga Bencana Berbasis Masyarakat (SIBAT).
  7. Pelayanan Posko, ambulans gawat darurat dan mobil jenazah 24 jam.
  8. Pelayanan Pemulihan Hubungan Keluarga/ Restoring Family Link (RFL).
  9. Diseminasi Nilai-nilai Kepalangmerahan dan Hukum Perikemanusiaan Internasional.